Contoh Proposal Penelitian

Proposal Penelitian

Pemisahan Kekuasan dalam Daulah Khilafah Islamiyyah;

(Studi Pemikiran Hizbut Tahrir)

Oleh : Ahmad Fadli

A. Latar Belakang Masalah.

Setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924 M dan digantikan oleh Negara Turki Sekuler. Kaum muslimin merasa hal sersebut menyebabkan tidak diterapkannya lagi syar’at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehingga runtuhya Daulah Khilafah Islamiyyah adalah induk dari segala kejahatan (ummu jara’im). Maka, muncullah gerakan-gerakan yang berjuang untuk menegakkan Daulah Khilafah Islamiyyah kembali di sisa-sisa keruntuhannya. Akan tetapi, gerakan-gerakan itu mengalami kegagalan-kegagalan disebabkan konspirasi-konspirasi Barat Kafir dengan memeranginya secara fisik maupun dengan tipu daya yang menyebabkan gerakan-gerakan tersebut melenceng dari maksud dan tujuan berdirinya gerakan-gerakan tersebut.

Pada tahun 1953, berdirilah sebuah gerakan yang bernama Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan) yang didirikan oleh seorang alim dan terhormat, seorang pemikir besar dan politikus ulung, seorang qadhi pada mahkamah isti’naf (mahkamah banding) yaitu ‘allamah Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah di al-Quds.

Hizbut Tahrir bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti mengajak kaum muslimin untuk kembali hidup secara Islami di darul Islam dan di dalam masyarakat Islam. Seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatiannya adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan bai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati, dan agar menjalankan pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga mengemban risalah Islam kepenjuru dunia dengan dakwah dan jihad.[1]

Hizbut Tahrir muncul pada kondisi dimana ghirah (semangat) perjuangan penegakan kembali Daulah Khilafah Islamiyyah sudah meredup ditengah-tengah umat Islam dan system Khilafah merupakan suatu system yang sudah kuno dan tidak layak lagi untuk dipakai lagi pada era modern. Hal ini disebabkan pemikiran-pemikiran kufur yang mendominasi sebagian besar kaum muslimin seperti demokrasi, trias politica, sosialisme, nasionalisme, HAM dan lain sebagainya.

Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power). Menurut Jhon Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federal. Teori ini dikembangkan oleh seorang filsuf Perancis, Montesquieu dengan membagi kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan menjalankan undang-undang. Hal ini dimaksudkan menciptakan checks and balances seperti yang diungkapkan sendiri oleh Montesquieu: “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.”[2] Dan akhirnya (abad ke-21) teori trias politica tidak bisa lagi ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power) akan tetapi di tafsirkan sebagai pembagian kekuasaan (division of powers), yang diartikan bahwa fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (distinct hands), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.[3]

Banyak anggapan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Islam bersifat totaliter dan seluruh kekuasaan (legislatif, yudikatif dan eksekutif) berada dalam satu individu atau satu badan yakni khalifah dan para pembantu khalifah (wazir). Sehingga sistem khilafah cenderung bersifat diktator. Yang menjadi masalah utama dari sistem khilafah ini adalah apakah benar tidak adanya pemisahan atau pembagian kekusaan (menurut fungsinya) dalam sistem ataukah memang para pemegang kekuasaan (khalifah) bertindak inkonstitusional. Maka, skripsi ini dimaksudkan agar menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini bagaimana pemisahan kekuasan dalam sistem khilafah dalam perfektif Hizbut Tahrir yang menjamin checks and balancesi dalam menjalankan pemerintahan. Lebih lanjut, rumusan masalah ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kekuasan legislatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

2. Bagaimana kekuasan yudikatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

3. Bagaimana kekuasan eksekutif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kekuasan legislatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

2. Mengetahui kekuasan yudukatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

3. Bagaimana kekuasan eksekutif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah perspektif Hizbut Tahrir.

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan dapat membebaskan pemikiran kita dari belenggu fitnah-fitnah orang-orang yang tidak senang terhadap Islam (kafir barat) yang sangat mendiskriditkan Islam dan khilafah Islam dan juga diharapkan dapat menyadarkan kita semua bahwa sistem yang berasal dari Islam ini (sistem khilafah) adalah sistem yang terbaik dan paling relevan di sepanjang zaman.

D. Hipotesis

Daulah Khilafah Islamiyyah merupakan institusi tertinggi dalam Islam yang merupakan sarana pelaksanaan hukum-hukum syara’ secara kaffah dan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan rahmat bagi sekalian alam.

Daulah Khilafah Islamiyyah pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidun hingga kepada Khalifah terakhir yakni Sulthan Abdul Majid II dan akhirnya dihapuskan oleh seorang Yahudi agen Inggris yakni Mustafa Kemal Pasya.

Sejak pertama kali berdirinya Daulah Khilafah Islamiyyah di Madinah, sistem ketatanegaraan Daulah Khilafah Islamiyyah merupakan sistem ketatanegaraan yang paling modern yang pernah ada. Hal itu dapat kita lihat dari af’al (perbuatan) Rasul yang menunjuk Abu Bakar dan Umar ibn Khaththab sebagai wazir (pembantu) Rasul dalam mengatur pemerintahan, pengangkatan para Wali (Gubernur), dan Amirul Jihad (panglima perang), mengangkat Qadhi yang berfungsi sebagai lembaga peradilan, serta perlakuan khusus Rasulullah saw terhadap 14 orang pemimpin, yang terdiri dari kaum Anshor dan Muhajirin untuk menjadi tempat rujukan dan meminta masukan dalam berbagai hal.[4]

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan Daulah Khilafah Islamiyyah, pemisahan kekuasaan dalam kita simpulkan sebagai berikut: Pertama, lembaga eksekutif yang terdiri dari Khalifah, Wulat, dan Mu’awin Tafwidh. Kedua, lembaga yudikatif yang terdiri dari Qadhi ‘Amm, Qadhi Hisbah, dan Qadhi Mazhalim. Ketiga, lembaga eksekutif (dalam arti kontrol terhadap pemerintah) yang terdiri dari para wakil umat dan wakil orang non-muslim.

Karena hukum Islam adalah satu-satu hukum yang harus dilegislasi oleh Daulah Khilafah Islamiyyah dan hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah swt. Maka dalam hukum Islam, pembuat hukum adalah Allah swt semata (al-Hakim) sedangkan kaum muslimin yang memiliki kemampuan memahami hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah (Mujtahid) berijtihad terhadap persolan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat untuk selanjutnya dijadikan hukum resmi oleh Daulah Khilafah Islamiyyah.

E. Metodologi Penelitian.

Metodologi adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam setiap penelitian ataupun penulisan. Sebagai metodologi dalam kajian ini, penulis menggunakan studi pustaka:

1. Penentuan Jenis Data

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu mengenai PEMISAHAN KEKUASAN DALAM DAULAH KHILAFAH ISLAMIYYAH (STUDI PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR).

2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini sebagi penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada:

a. Sumber Primer, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan Daulah Khilafah Islamiyyah seperi buku: Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah (Struktur Negara Khilafah–Pemerintahan dan Administrasi) dan Hizbut Tahrir (Mengenal Hizbut Tahrir) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir dan Nizham al-Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) karangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

b. Sumber Sekunder, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas yang keluarkan resmi oleh Hizbut Tahrir maupun yang ditulis oleh kalangan pemikir Islam serta berbagai sumber yang terkait dengan doktrin Trias Politica.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literatur.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Fiqhiyyah, dimana sistem tatanegara Daulah Khilafah Islamiyyah merupakan pemahaman-pemahaman terhadap al-Qur’an dan Sunnah serta Ijma’ Sahabat.

Sedangkan dalam menganalisis dan mengelola data, penulis menggunakan metode content analysis, yaitu suatu metode yang membahas secara detail permasalahan yang sedang dibahas.

F. Sistematiaka Penulisan.

Secara sistematis, penelitian ini disusun menjadi tujuh bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab satu adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Pembatasan Masalah, Pendekatan Kajian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah pengenalan terhadap Hizbut Tahrir. Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir, Tujuan Hizbut Tahrir, dan Metode Dakwah Hizbut Tahrir.

Bab ketiga adalah pengenalan terhadap Daulah Khilafah Islamiyyah. Bab ini berisikan tentang Defenisi Daulah Khilafah Islamiyyah, Pilar-pilar Daulah Khilafah Islamiyyah, Fungsi dan Tugas Daulah Khilafah Islamiyyah, serta Struktur Daulah Khilafah Islamiyyah.

Bab keempat membahas tentang kekuasan legislatif dan kontrol dalam Daulah Khilafah Islamiyyah. Bab ini berisikan tentang Hak Membuat Hukum dalam Islam, Istimbat Hukum dalam Islam dan Majelis Umat.

Bab kelima membahas tentang kekuasan eksekutif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah. Bab ini berisikan Syarat-syarat Khalifah, Wewenang Khalifah, dan Kewajiban Khalifah terhadap umat.

Bab keenam membahas tentang kekuasaan yudikatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah. Bab ini berisikan Qadhi ‘Amm, Qadhi Hisbah dan Qadhi Madzalim.

Pembahasan akan diakhiri dengan bab Penutup yang menyimpulkan temuan penelitian dan saran-saran serta rekomendasi yang dianggap perlu.


[1] Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Tahgyir, terj. Abu Afifdan Nurkhalis, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor; 2007, hal. 23.

[2] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2005, hal.152-153.

[3] Ibid, hal. 155

[4] Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Islam Fil Hukmi, Al-Azhar Press, Jakarta: 2002, hal. 267.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: